Bogor l Badilag.net

Anggaran yang berkaitan dengan teknologi informasi (TI) di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya meningkat drastis, dari Rp 5 miliar menjadi Rp 100 miliar.

Masing-masing satuan kerja pada empat lingkungan peradilan memperoleh alokasi sekitar Rp100 juta, dengan rincian Rp50 juta untuk penguatan jaringan dan selebihnya untuk infrastruktur seperti komputer dan laptop

Demikian disampaikan Sekretaris MA Nurhadi, saat memberi pembinaan dalam acara Pelatihan Calon Pelatih Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) di Aula Balitbangdiklat Kumdil MA, Senin (11/1/2011).

“Sekarang TI bukan pelengkap, tapi pendukung utama kinerja pengadilan. Mau tidak mau, karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai pengadilan modern. Itu sudah konsekwensi,” tandasnya.

Sekretaris MA meminta agar anggaran TI yang cukup besar itu digunakan sebagaimana mestinya. “Tolong jangan disalahgunakan,” pintanya.

Setiap satker diwanti-wanti agar tidak mengubah peruntukan anggaran itu dengan cara melakukan revisi, meskipun jaringan dan infrastuktur TI di sebuah pengadilan sudah bagus.

“Harusnya jaringan dan infrastruktur itu dikuatkan lagi. Jangan pernah menggeser alokasi TI di daerah. Akan saya pantau dari pusat. Kalau ketahuan, saya suruh kembalikan,” ia menegaskan.

Dengan anggaran TI yang dialokasikan MA itu, salah satu peralatan yang perlu dibeli oleh tiap-tiap satker adalah kamera untuk keperluan telekonferensi. Ini penting, karena MA sudah membudayakan pemantauan kinerja melalui telekonferensi yang terbukti lebih hemat dan lebih praktis.

“Kunjungan ke daerah hanya kita lakukan jika betul-betul darurat. Sekarang kita pakai teleconference,” ujarnya.

Bahkan, Sekretaris MA menambahkan, Ketua MA akan diberi akses untuk melakukan telekonferensi guna mengevaluasi kinerja seluruh hakim pada empat lingkungan peradilan hingga pada level majelis hakim.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris MA juga menegaskan bahwa pengembangan TI di MA, seperti SIMARI, Komdanas, SIKEP dan SIPP sama sekali tidak berorientasi pada ‘proyek’.

“Ada yang bilang SIPP itu proyeknya Sekma dan Dirjen. Itu tidak benar. Proyek itu konotasinya jelek,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, sejak 2013 ketika membangun SIMARI, pihaknya lebih sering menggunakan cara swadaya, karena minimnya anggaran untuk pengembangan TI di MA.

“Boro-boro dapet proyek. Justru uang dari rumah saya bawa. Tapi niat saya semata-mata demi kebaikan lembaga kita,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *